You are here:   Home

Bhumi Swadaya Mineral is one of the largest exploration, mining and production company in Indonesia. The company started since 2008 in form of mining contractors, which engaged in construction project, mining, land preparation and logging. In 2010 the company transformed into a group company named Bhumi Group. Currently Bhumi Group actively manages a variety of Nickel mining, gold, coal, etc. throughout Indonesia and has also have some subsidiary.

EnglishIndonesianChinese (S)
ESDM: Renegosiasi kontrak tambang alot karena banyak kepentingan

Hingga saat ini renegosiasi kontrak kerja tambang masih belum menemui kata sepakat. Namun, renegosiasi tersebut akan terus dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengatakan renegosiasi kontrak saat ini masih alot karena disinyalir banyaknya kepentingan antara pengusaha dan pemerintah. Selain itu, pengusaha tambang belum menyetujui poin-poin renegosiasi yang diminta pemerintah.

Ada 6 poin yang masih harus dibahas bersama terkait renegosiasi, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan barang atau jasa pertambangan dalam negeri.

"Renegosiasi kontrak, kelihatannya cukup alot. Banyak kepentingan negara, rakyat, pengusaha, jangan lihat keuntungan sendiri tanpa lihat nasionalis dalam UUD Pemerintah," ujar dia dalam acara coffee morning di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Jumat (5/7).

Selain itu untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pertambangan, Kementerian ESDM akan melakukan perubahan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan cara melakukan pelelangan. Pelelangan tersebut nantinya akan meniru sistem lelang yang diterapkan PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Antam.

"Izin itu nanti dilelang, kita punya konsep itu, seperti PTBA, Aneka Tambang, dulu mereka tambang, sekarang ditinggal hasil eksplorasinya ada," kata dia.

Thamrin menambahkan, saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pembagian IUP seperti tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah sehingga menyulitkan pemerintah. Oleh sebab itu, Kementerian ESDM akan terapkan sistem pelelangan tersebut.

"Banyak juga perusahaannya wilayahnya tumpang tindih, di sisi lain tumpang tindih ada enaknya, tapi sisi lain di tambang jadi pusing. Jadi bolak balik di pusat, daerah dan pusat lagi," pungkas dia.

 

Sumber : Saugy Riyandi, www.merdeka.com

Wednesday, 23 April 2014

Banner
Banner
Banner